Pesangon PHK di RUU Cipta Kerja Diubah, Hanya 25 Kali Upah

pesangon PHK hanya 25 kali upah

Source: indonesia.go.id

Kementerian Koordinator Perekonomian mengubah aturan pemberian pesangon PHK. Perubahan ini diusulkan saat rapat Panitia Kerja RUU Cipta Kerja.

Elen Setiadi selaku Staf Ahli Kemenko Perekonomian mengatakan bahwa skema baru tentang total pembiayaan pesangon PHK hanya menjadi 25 kali upah sebagian ditanggung oleh pengusaha atau pemberi kerja dan sebagian kecil ditanggung pemerintah.

Total pesangon tersebut turun dari yang telah disepakati sebelumnya yaitu sebanyak 32 kali upah. Rincian pesangon tersebut adalah 23 kali upah akan ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan 9 kali upah akan ditanggung oleh pemerintah melalui program JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Elen mengatakan,” Perhitungannya adalah sebagai berikut, yang menjadi beban pelaku usaha atau pemberi kerja maksimal 19 kali gaji dan ditambah dengan JKP sebanyak 6 kali yang dilakukan pengelolaannya oleh pemerintah melalui BPJS.”

Alasan pemerintah mengusulkan skema baru tersebut dikarenakan banyak pemberi kerja atau perusahaan yang tidak sanggup untuk membayar pesangon PHK sebesar 32 kali upah. Aturan yang lalu berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013.

Dengan penjelasan tersebut, ketua Baleg DPR meminta persetujuan para anggota Baleg mengenai usulan pemerintah yakni tentang skema pemberian pesangon PHK sebesar 25 kali upah. Jumlah pesangon baru ini memiliki rincian 19 kali upah dibayarkan oleh pemberi kerja dan 6 kali upah akan dibayarkan oleh pemerintah.

Hanya fraksi dari PKS yang belum menunjukkan persetujuan karena masih ingin mengetahui data pekerja yang lebih mendetail.

Setelah mendengar penjelasan pemerintah tentang skema pesangon PHK yang hanya dibayarkan 25 kali upah, Ketua Baleg DPR mengetuk palu yang artinya menyetujui usulan tersebut. Hanya Fraksi PKS yang tidak menyetujui aturan pesangon PHK yang baru ini.

Related posts

Leave a Comment