Di UU Cipta Kerja, BatuBara Jadi Barang Kena Pajak

Source: mediaindonesia.com
batu bara jadi barang kena pajak

Produsen tambang batubara tidak bisa bergembira atas pengesahan UU Cipta Kerja. Meskipun nantinya mereka mendapatkan berbagai kelonggaran kewajiban royalti, namun, dalam aturan baru tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa komoditas batubara merupakan barang kena pajak atau BKP.

Mengacu pada Pasal 4A Ayat 2 UU Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984, batubara yang belum diolah menjadi briket tidak dikenai PPN. Namun, dalam UU Cipta Kerja kini diatur bahwa hasil tambang batu bara akan menjadi subjek terutag dalam Pajak Pertambahan Nilai.

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menjelaskan dalam konferensi pers virtual Rabu kemarin,” Dalam UU Cipta Kerja ini juga ditegaskan mengenai batu bara sebagai barang kena pajak. Oleh karena itu dia menjadi subjek terutang pajak pendapatan, PPN.”

Pengecualian batu bara sebagai subjek tidak kena pajak tersebut berbesa dengan aturan sebelumnya yang menyebutkan bahwa batu bara yang telah diproses menjadi briket yang akan dikenai Pajak pertambahan Nilai.

Sementara pada UU Cipta kerja, perubahan tentang aturan pajak batu bara tersebut diatur dalam pasal 112. Ada empat jenis barang yang dikecualikan sebagai barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Betikut adalah penjelasan dari keempat barang tersebut.

  • Hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, namun tidak termasuk tambang batu bara.
  • Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
  • Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserhakan oleh usaha jasa boga atau katering.
  • Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sementara itu pada ayat 3 juga dijelaskan jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Jasa tersebut meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan perangko, serta jasa keuangan. Selain itu jasa asuransi, keagamaan, pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, dan jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

Related posts

Leave a Comment