Pemerintah Luncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Kembangkan Industri Halal

Pemerintah kembangkan industri halal

Source: madaninews.id

Pemerintah telah menerbitkan Masterplan Ekonomi Syariah tahun 2019-2024. Masterplan ini bertujuan untuk mengembangkan industri halal di sektor riil ekonomi syariah.

Pengembangan sektor ini didasari bahwa ekonomi syariah dapat menjadi pendorong perekonomian di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berpotensi untuk menjadi pelaku terbesar dalam ekonomi dan keuangan syariah secara global.

Dody Widodo selaku Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin mengatakan bahwa faktor penting untuk pembangunan industri adalah hilirisasi. Oleh karena itu diperlukan akselerasi pembangunan kawasan industri termasuk kawasan industri halal.

Dody menambahkan bahwa Indonesia berpotensi besar menjadi basis industri halal untuk negara di Asia serta Timur Tengah. Selain itu, untuk pasar domestik, masyarakat perlu untuk meningkatkan konsumsi produk halal.

Dody juga menjelaskan bahwa,” Nilai konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2018 mencapai 220 miliar dollar AS, dan diproyeksikan naik menjadi 330,5 miliar dollar AS pada tahun 2025.”

Kementerian Perindustrian bersama para stakeholder tengah berupaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi syariah melalui aspek wilayah. Salah satu upayanya yaitu dengan penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian No 12 tahun 2020. Peraturan ini mengenai Tata Cara Mendapatkan Surat Keterangan pembentukan kawasan Industri Halal.

Peraturan tersebut adalah panduan untuk para pengelola kawasan industri untuk meningkatkan sarana pendukung industri halal. Selain itu, peraturan tersebut juga bisa menjadi panduan untuk industri halal untuk menciptakan aglomerasi industri yang terpusat.

Surat Keterangan Kawasan Industri Halal ini bisa didapatkan jika pengelola ataupun perusahaan telah memenuhi persyaratan dan kriteria oleh tim verifikasi dari Majelis Ulama Indonesia, Kemenperin, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Persayaratan yang dimaksudkan adalah memiliki Izin usaha Kawasan Industri. Selain itu, pengelola juga harus memiliki masterplan untuk kawasan industri halal.

Kemenperin mengapresiasi partisipasi perusahaan swasta yang ingin mengembangkan industrinya menjadi kawasan industri halal.

Related posts

Leave a Comment